Asian Spectator

Subsidi BBM: Bikin tekor APBN tapi sulit dihapuskan

  • Written by Bruce Huber, Professor of Law, University of Notre Dame
Subsidi BBM: Bikin tekor APBN tapi sulit dihapuskan

Bahan bakar fosil adalah penyebab utama perubahan iklim[1]. Tapi hingga kini, pemerintah di berbagai belahan dunia masih mengalokasikan anggaran fiskal yang besar untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Keberlanjutan subsidi ini menunjukkan betapa sulitnya melawan perubahan iklim, meskipun sudah banyak negara yang terang-terangan berjanji mengurangi subsidi bahan bakar minyaknya[2] untuk melawan perubahan iklim. Akibatnya, konsumsi bahan bakar fosil terus marak dan memperparah peningkatan[3] kadar efek rumah kaca di atmosfer.

Bekerja di firma hukum bidang lingkungan dan energi[4], saya sudah meneliti tentang bahan bakar fosil selama bertahun-tahun. Lewat artikel ini, saya akan menjelaskan bagaimana subsidi BBM diterapkan dan kenapa alokasinya sulit dihentikan.

Apa itu subsidi?

Subsidi[5] adalah instrumen insentif fiskal yang diberikan pemerintah kepada sebuah entitas atau sektor tertentu. Beberapa jenis subsidi disalurkan secara langsung untuk tujuan tertentu seperti asuransi pertanian[6] atau insentif penelitian bidang kesehatan[7] untuk pengembangan obat-obatan.

Sedangkan sebagian subsidi lainnya disalurkan secara tidak langsung. Subsidi tarif importasi produk tertentu[8], misalnya, ditujukan untuk mendukung industri dalam memproduksi barang dengan bahan baku impor. Subsidi industri kerap memantik kontroversi sebab beberapa orang berpendapat bahwa ketika pemerintah gagal membuat industri membayar kerugian[9] yang ditimbulkannya, seperti polusi udara atau air, hal tersebut pun dianggap sebagai bentuk subsidi terselubung.

Subsidi, khususnya dalam sudut pandang yang lebih luas, tersebar merata di seluruh persendian ekonomi global. Banyak industri mendapatkan subsidi melalui kebijakan publik, seperti keringanan pajak[10], peraturan yang lebih longgar atau dukungan perdagangan—keistimewaan yang mungkin tidak dinikmati oleh sektor lain di yurisdiksi yang sama.

Petani di Jerman lakukan unjuk rasa dengan mengendarai traktor sebagai protes wacana pemangkasan subsidi BBM Desember 2023.
Petani di Jerman lakukan unjuk rasa dengan mengendarai traktor sebagai protes wacana pemangkasan subsidi BBM Desember 2023. Michele Tantussi/Getty Images[11]

Sebuah pemerintahan juga kerap menerapkan subsidi berlandaskan alasan politik dan praktis. Secara politis, subsidi berguna untuk mencapai kesepakatan atau menggalang dukungan politik. Di negara-negara demokrasi, subsidi dapat digunakan untuk menenangkan konstituen yang menolak perubahan kebijakan. Undang-Undang Pengurangan Inflasi tahun 2022, misalnya, diajukan ke Kongres dengan mensubsidi energi terbarukan serta produksi minyak dan gas[12].

Praktisnya, subsidi dapat menumbuhkan tunas industri yang menjanjikan seperti kendaraan listrik[13], menarik bisnis ke komunitas tertentu atau membantu sektor yang sudah matang bertahan dalam kemerosotan ekonomi seperti dana talangan industri otomotif[14] yang dilakukan pada 2008. Tentu saja, kebijakan subsidi ini ditujukan untuk kepentingan negara sebagai tujuan awal. Sebagian subsidi, termasuk subsidi minyak bumi saat ini, bahkan memiliki akar sejarah panjang, seperti yang dapat ditelusuri dari era ‘Depresi Besar’[15].

Seperti apa skema subsidi BBM?

Subsidi BBM dilakukan oleh banyak negara dengan beragam skema. Contohnya:

  • Di Arab Saudi[16] harga bahan bakar ditentukan oleh pemerintah dengan mengatur batas harga[17] yang dibayar masyarakat saat membeli bensin melalui skema subsidi harga. Kerugian yang dialami produsen minyak milik negara Arab Saudi akibat skema ini diimbangi oleh pendapatan ekspor minyak yang juga bertujuan untuk mengendalikan konsumsi BBM dalam negeri.

  • Indonesia[18] juga memberlakukan skema subsidi harga BBM kepada masyarakat dengan memberi kompensasi pertanggungan kerugian yang diderita badan usaha milik negara bidang energi yang ditugaskan atas mandatori tersebut.

  • Di Amerika Serikat, entitas minyak dan gas berhak mendapat pengurangan pajak[19] atas aktivitas eksploitasi berskala besar.

Subsidi lainnya bersifat tidak langsung[20], seperti ketika pemerintah memberikan harga yang terlalu rendah untuk izin menambang atau mengebor bahan bakar fosil atau gagal mengumpulkan semua pajak yang seharusnya dibayar oleh produsen bahan bakar fosil.

Perkiraan kalkulasi nilai total subsidi bahan bakar fosil global sangat bervariasi tergantung pada sudut pandang penggunaan definisi yang luas atau sempit. OECD (Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) menghitung total subsidi tahunan[21] berjumlah sekitar US$1,5 triliun (Rp24 ribu triliun) pada tahun 2022. Tche Dana Moneter Internasional melaporkan[22] angka yang lebih dari empat kali lipat lebih tinggi yakni sekitar $7 triliun atau senilai Rp112 ribu triliun.

Kenapa estimasi alokasi subsidi BBM sangat bervariasi?

Banyak pakar saling berdebat mengenai topik[23] keharusan penetapan cakupan subsidi terhadap kerusakan lingkungan akibat ekstraksi dan penggunaan bahan bakar fosil yang kerap tidak dimasukkan ke dalam harga bahan bakarnya.

IMF, misalnya, menganggap dampak pemanasan global, polusi udara lokal dan bahkan kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan sebagai subsidi ekstra karena perusahaan bahan bakar fosil tidak membayar risiko yang ditimbulkan tersebut. OECD pun telah mengkaji subsidi terselubung ini[24].

Namun terlepas dari definisi apa pun yang diterapkan, dampak turunan akibat pengaturan harga bahan bakar fosil yang dibayarkan oleh konsumen sangatlah besar.

Minyak dan produk turunannya seperti bensin merupakan komoditas global, namun harga per galon bensin sangat bervariasi[25] di seluruh dunia. Negara seperti Iran, Libya dan Venezuela menawarkan harga rendah mulai dari sekitar 10 sen atau Rp1.500 per liter karena adanya subsidi besar-besaran. Sedangkan di belahan dunia lain seperti di Hong Kong, Belanda, dan mayoritas negara Skandinavia, harga bensin bisa mencapai lebih dari $7 atau Rp100 ribu per liter.

Banyak komitmen yang belum berbuah hasil?

Para pemimpin global telah mengakui bahwa subsidi bahan bakar fosil melemahkan upaya mengatasi perubahan iklim. Sebab, hal ini membuat bahan bakar fosil menjadi lebih murah dibandingkan dengan harga yang seharusnya.

Para pemimpin G20, yang berasal dari negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia, mengeluarkan pernyataan[26] memutuskan untuk “merasionalisasikan dan menghapuskan subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien dalam jangka menengah dan mendorong konsumsi yang boros” pada tahun 2009 lalu. Pada tahun yang sama, pemerintah yang tergabung dalam APEC (forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik) membuat janji serupa[27].

Setahun berselang, 10 negara lainnya, termasuk Belanda dan Selandia Baru, membentuk kelompok Sahabat Reformasi Subsidi Bahan Bakar Fosil[28] untuk “membangun konsensus politik mengenai pentingnya reformasi subsidi bahan bakar fosil .”

Namun komitmen-komitmen ini masih belum memperlihatkan hasil. Sebuah studi terhadap 157 negara[29] antara tahun 2003 dan 2015 menemukan bahwa pemerintah “secara kolektif hanya mencapai sedikit atau tidak ada kemajuan sama sekali” dalam mengurangi subsidi. Faktanya, OECD menemukan bahwa total subsidi global meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2021 dan 2022.

Alasan mengapa sulit mengeliminasi alokasi subsidi BBM

Ada berbagai penyebab mengapa subsidi bahan bakar fosil sulit dihilangkan. Banyak subsidi yang secara langsung berdampak pada biaya yang dihadapi produsen bahan bakar fosil, sehingga pengurangan subsidi cenderung meningkatkan harga bagi konsumen. Karena bahan bakar fosil menyentuh hampir setiap sektor ekonomi, kenaikan harga bahan bakar juga menaikkan harga barang dan jasa yang tak terhitung jumlahnya.

Ada berbagai penyebab mengapa subsidi bahan bakar fosil sulit untuk dihilangkan. Salah satunya adalah dampak langsung subsidi terhadap biaya produksi. Pengurangan subsidi akan meningkatkan harga bahan bakar, yang kemudian memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya karena bahan bakar fosil memengaruhi hampir semua sektor ekonomi.

Subsidi juga berdampak besar terhadap daya beli (inflasioner) masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Jika tidak dirancang dengan hati-hati, pengurangan subsidi dapat bersifat regresif, sehingga memaksa masyarakat berpendapatan rendah untuk membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk energi.

Jadi, bahkan di negara-negara yang memiliki dukungan luas terhadap kebijakan iklim yang kuat, pengurangan subsidi bisa jadi sangat tidak populer[30] dan mungkin bahkan memantik kericuhan publik[31].

Police and soldiers intervene with tear gas to disperse the crowd gathered at Eagle Square, protesting against the rising cost of living following the removal of gasoline subsidies in Abuja,
Polisi dan tentara Nigeria menggunakan gas air mata untuk mengurai kerumuman pengunjuk rasa di Abuja, Agustus 2024. Emmanuel Osodi/Anadolu via Getty Images[32]

Lonjakan subsidi bahan bakar fosil pada tahun 2021-2022 adalah contoh hipotesis tersebut. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, harga energi melonjak di Eropa[33]. Pemerintah dengan cepat memberikan bantuan kepada warganya, sehingga menghasilkan subsidi bahan bakar fosil terbesar[34] yang pernah ada. Namun di sisi lain, karena terpaksa memilih antara tujuan iklim dan energi yang terjangkau, sebagian besar negara di Eropa memilih opsi terakhir.

Tentu saja secara teori, menurut para ekonom bahwa kenaikan harga bahan bakar fosil dapat menurunkan permintaan, mengurangi emisi yang mendorong perubahan iklim dan merugikan lingkungan serta kesehatan manusia.

Dilihat dari sudut pandang ini, lonjakan harga memberikan peluang untuk reformasi. Seperti yang dicatat IMF[35], ketika harga-harga turun setelah lonjakan harga, hal ini “memberikan waktu yang tepat untuk menetapkan harga karbon dan emisi polusi udara lokal tanpa harus menaikkan harga energi di atas tingkat yang baru-baru ini terjadi.”

References

  1. ^ penyebab utama perubahan iklim (science.nasa.gov)
  2. ^ berjanji mengurangi subsidi bahan bakar minyaknya (home.treasury.gov)
  3. ^ memperparah peningkatan (www.reuters.com)
  4. ^ firma hukum bidang lingkungan dan energi (scholar.google.com)
  5. ^ Subsidi (www.britannica.com)
  6. ^ asuransi pertanian (www.gao.gov)
  7. ^ insentif penelitian bidang kesehatan (www.ineteconomics.org)
  8. ^ tarif importasi produk tertentu (www.investopedia.com)
  9. ^ gagal membuat industri membayar kerugian (www.imf.org)
  10. ^ keringanan pajak (www.ft.com)
  11. ^ Michele Tantussi/Getty Images (www.gettyimages.com)
  12. ^ mensubsidi energi terbarukan serta produksi minyak dan gas (www.nytimes.com)
  13. ^ kendaraan listrik (doi.org)
  14. ^ dana talangan industri otomotif (knowledge.wharton.upenn.edu)
  15. ^ ditelusuri dari era ‘Depresi Besar’ (www.cambridge.org)
  16. ^ Arab Saudi (www.kapsarc.org)
  17. ^ batas harga (www.arabnews.com)
  18. ^ Indonesia (documents1.worldbank.org)
  19. ^ pengurangan pajak (www.law.cornell.edu)
  20. ^ Subsidi lainnya bersifat tidak langsung (documents1.worldbank.org)
  21. ^ menghitung total subsidi tahunan (fossilfuelsubsidytracker.org)
  22. ^ Dana Moneter Internasional melaporkan (www.imf.org)
  23. ^ saling berdebat mengenai topik (www.heritage.org)
  24. ^ OECD pun telah mengkaji subsidi terselubung ini (fossilfuelsubsidytracker.org)
  25. ^ bensin sangat bervariasi (www.globalpetrolprices.com)
  26. ^ mengeluarkan pernyataan (home.treasury.gov)
  27. ^ membuat janji serupa (www.apec.org)
  28. ^ Sahabat Reformasi Subsidi Bahan Bakar Fosil (fffsr.org)
  29. ^ studi terhadap 157 negara (doi.org)
  30. ^ bisa jadi sangat tidak populer (www.iisd.org)
  31. ^ memantik kericuhan publik (www.reuters.com)
  32. ^ Emmanuel Osodi/Anadolu via Getty Images (www.gettyimages.com)
  33. ^ harga energi melonjak di Eropa (www.oecd-ilibrary.org)
  34. ^ subsidi bahan bakar fosil terbesar (www.iea.org)
  35. ^ Seperti yang dicatat IMF (www.imf.org)

Authors: Bruce Huber, Professor of Law, University of Notre Dame

Read more https://theconversation.com/subsidi-bbm-bikin-tekor-apbn-tapi-sulit-dihapuskan-245038

Magazine

Nyawa di tangan polisi: Tekanan internal membuat penegak hukum makin brutal. Bagaimana mencegahnya?

Aparat polisi bersiap untuk patroli antisipasi serangan terorisme di Jakarta pada 2021. Wulandari Wulandari/ShutterstockInsiden polisi tembak polisi yang terjadi baru-baru ini di Solok Selatan, Sumat...

Subsidi BBM: Bikin tekor APBN tapi sulit dihapuskan

Bahan bakar fosil adalah penyebab utama perubahan iklim. Tapi hingga kini, pemerintah di berbagai belahan dunia masih mengalokasikan anggaran fiskal yang besar untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). ...

Riset: Monyet bisa tahu siapa yang akan menang pemilu

Would you and this rhesus macaque choose the same candidate?EcoPic/iStock via Getty Images PlusSaat pemilihan umum (pemilu) berlangsung sengit, para ahli survei, pakar, dan pengamat sibuk mencari petu...



NewsServices.com

Content & Technology Connecting Global Audiences

More Information - Less Opinion