Proses pelembagaan Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN)^[1] – institusi raksasa baru bentukan pemerintah yang dirancang untuk menyatukan kegiatan riset di Indonesia – kembali menimbulkan kontroversi.

Pada awal tahun ini, misalnya, heboh kasus pemberhentian pegawai^[2] dari salah satu badan riset ternama di Indonesia, yakni Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman.

Sebanyak 113 pegawai honorer Eijkman^[3] (71 di antaranya peneliti) dianggap tak memenuhi syarat kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) menyusul proses merger lembaga tersebut di bawah panji BRIN.

BRIN sendiri selama setahun terakhir telah menuai berbagai pro-kontra, misalnya terkait pengangkatan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pengarah^[4] di lembaga tersebut dan potensi politisasi riset yang dapat timbul.

Apa yang sebenarnya terjadi dalam insiden pemberhentian peneliti Eijkman? Bagaimana dampak lika-liku pembentukan BRIN yang selama ini terjadi terhadap masa depan peneliti dan dunia riset Indonesia?

Untuk membedahnya, di episode podcast SuarAkademia^[5] kali ini, kami ngobrol dengan Sulfikar Amir, peneliti politik sains dan teknologi di Nanyang Technological University (NTU), Singapura.

Sulfikar menceritakan tentang sejarah politik sains selama Orde Baru dan Reformasi yang berujung pada pembentukan BRIN, proses birokratisasi riset yang terjadi di tengah pemberhentian pegawai Eijkman, perbedaan BRIN dengan lembaga besar serupa di Asia, hingga nasib peneliti Indonesia pada masa depan.

Simak episodenya di SuarAkademia^[6] – ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

References

1. ^{^} Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN) (theconversation.com)
2. ^{^} pemberhentian pegawai (www.kompas.id)
3. ^{^} 113 pegawai honorer Eijkman (fokus.tempo.co)
4. ^{^} sebagai Dewan Pengarah (theconversation.com)
5. ^{^} podcast SuarAkademia (open.spotify.com)
6. ^{^} SuarAkademia (open.spotify.com)