Asian Spectator

‘Warisan’ kebijakan pendidikan Jokowi untuk Prabowo

  • Written by Gigih Saputra, Dr.Gigih Saputra, S.Kom.I, M.Ag (Dosen dan Sekretaris LPPM di STIAMAK Barunawati), Sekolah TInggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan (STIAMAK) Barunawati Surabaya
‘Warisan’ kebijakan pendidikan Jokowi untuk Prabowo
Prabowo-Gibran yang pencalonannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden memantik kontroversi akan bekerja mulai 20 Oktober 2024. Untuk mengawal pemerintahan mereka, kami menerbitkan edisi khusus #PantauPrabowo yang memuat isu-isu penting hasil pemetaan kami bersama TCID Author Network. Edisi ini turut mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, sekaligus menjadi bekal Prabowo-Gibran menjalankan tugasnya. Berakhirnya masa pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo pada Oktober 2024 memunculkan beberapa pertanyaan terkait kebijakan-kebijakan yang biasanya berubah mengikuti perubahan konstelasi politik, tak terkecuali dalam hal pendidikan. Pada masa pemerintahannya, Jokowi melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah membuat beberapa kebijakan di bidang pendidikan[1]. Sebut saja Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kebijakan World Class University, dan yang terbaru tentang perubahan sistem karier dosen pada Permendikbudristek No.44/2024[2]. Read more: Gonta-ganti kurikulum di Indonesia: apa sebabnya?[3] . Artikel ini meninjau ulang kebijakan-kebijakan pendidikan selama masa pemerintahan Jokowi dan merekomendasikan bagaimana sebaiknya kelanjutan dari kebijakan-kebijakan tersebut di era Prabowo Subianto nanti. Kiblat internasional Kebijakan pendidikan era Jokowi banyak fokus pada internasionalisasi. Ini bisa dilihat dari target World Class University yang mendorong kampus-kampus Indonesia berkompetisi untuk mencapainya. Di satu sisi, target ini memicu kinerja kampus Indonesia untuk berkompetisi di kancah internasional. Namun di sisi lain, obsesi pada peringkat internasional ini kurang memberikan efek positif bagi permasalahan nyata di Indonesia. Read more: Target 'World Class University': mau dibawa ke mana perguruan tinggi Indonesia?[4] Padahal, produk-produk kampus seharusnya dapat menjawab masalah masyarakat[5] melalui kegiatan Tri Dharma, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Kiblat internasional ini juga bisa dilihat dari penggunaan indikator pemeringkatan internasional yang lebih banyak membicarakan aspek kuantitas—seperti jumlah publikasi, sitasi, dan jumlah hibah—daripada kualitas dampak riset[6]. Sistem pemeringkatan internasional juga terlalu bergantung pada pengindeks jurnal internasional bereputasi. Faktanya, sistem tersebut justru menjadi arena kapitalisme dan perjokian jurnal[7]. Kebijakan pendidikan di era Prabowo sebaiknya menitikberatkan pada produksi teori-teori baru sebagai level riset tertinggi. Sebab, luaran riset dasar yang salah satunya adalah teori baru, masih sangat minim di Indonesia[8]. Nasib karier dosen Pemerintahan Jokowi juga mengeluarkan beberapa kebijakan terkait nasib dosen seperti perubahan administrasi karier dan pengakuan angka kredit dosen yang sempat menuai kontroversi[9]. Terbaru, Kemendibudristek mengeluarkan Permendikbudristek No.44/2024[10] tentang perubahan karier dosen. Dari segi kesejahteraan, aturan terbaru ini memihak dosen dalam hal tunjangan kinerja karena akan mulai diberikan kepada dosen dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbudristek pada tahun 2025[11]. Selain itu, batasan kuota untuk sertifikasi dosen[12] sudah ditiadakan sehingga dosen memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Namun, ada beberapa catatan penting dari kebijakan ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo. Alih-alih menghimbau dosen untuk menentukan rumpun ilmu[13] sesegera mungkin karena menjadi acuan penilaian jenjang karier, pemerintahan Prabowo sebaiknya lebih menekankan pada kontribusi dan kebaruan riset. Sehingga, peta perjalanan riset dosen akan menunjukkan level temuan kebaruan yang semakin meningkat dan menghasilkan temuan teoretis, atau bahkan membuat sistem di antara teori—yang saat ini belum populer di ranah akademis nasional[14]. Lagipula, persyaratan linieritas tidak lagi relevan[15] dengan kondisi global. Ini berhubungan juga dengan aturan baru yang melimpahkan kewenangan pemberian gelar profesor dari negara ke masing-masing kampus untuk memenuhi target ideal satu program studi satu guru besar[16]. Kebijakan ini rawan penyelewengan. Sebab, dengan pemberian jabatan guru besar dari negara saja, masih banyak terjadi kecurangan [17] untuk mengejar jabatan profesor. Begitu juga dengan peniadaan kewajiban melakukan Tri Dharma untuk dosen yang menjabat sebagai pejabat struktural kampus,[18] seperti rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, atau kepala program studi (kaprodi), dan kebebasan untuk memilih salah satu saja dari kegiatan Tri Dharma untuk mengurangi beban kerja dosen. Bukan tidak mungkin, kebijakan ini akan membuat hanya dosen non-struktural yang menjalankan Tri Dharma, sedangkan dosen struktural cenderung fokus pada kegiatan struktural dan administrasi. Intinya, dengan adanya kebijakan terbaru ini, pemerintahan selanjutnya tetap perlu melakukan mekanisme kontrol dan pengawasan, sehingga kasus-kasus seperti perjokian karya ilmiah[19] serta kecurangan proses guru besar—seperti yang terjadi di era Jokowi—dapat dihindari. Kurikulum Merdeka Sebagai program andalan Kemendikbudristek, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memiliki sisi positif karena memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih bidang yang diminati dengan model pembelajaran beragam[20]. Salah satu program turunan MBKM—link and match dengan dunia kerja—juga patut diapresiasi meskipun jumlah lulusan sarjana baru yang menganggur masih banyak[21]. Dua kebijakan ini dapat memperkuat kolaborasi antara dunia kerja dan pendidikan, semisal melalui program magang bersertifikat atau praktisi mengajar. Program-program ini akan memperkaya perspektif lapangan dalam dunia akademis sehingga mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang benar-benar relevan dengan dunia kerja. Program MBKM layak untuk diteruskan di masa kepemimpinan Prabowo. Namun, dengan catatan tidak sekadar memenuhi kebutuhan mencari kerja, melainkan mendukung arah pengembangan Indonesia menjadi kiblat ilmu dengan terobosan-terobosan temuan yang kontributif. Dengan begitu, keseimbangan antara usaha untuk mengurangi jumlah pengangguran dan mengembangkan ilmu dapat tercapai. Pesan untuk Prabowo Masalah-masalah pendidikan yang di Indonesia memang kompleks. Karena itu, solusinya harus bersifat sistemik. Ini bisa dimulai dengan mengubah arah orientasi pendidikan ke depan, membenahi peraturan, dan memperkuat budaya akademis. Read more: Meninjau ulang aturan dan reorientasi tujuan bisa menjadi solusi pelanggaran akademis[22] Bahkan, Indonesia perlu berani bermimpi untuk menggeser kiblat ilmu pengetahuan dengan menjadi pusat ilmu di masa depan. Meskipun, ini hanya bisa dicapai jika kebijakan ke depan tidak berkompromi dengan segala macam kecurangan akademis dan kapitalisme publikasi. References^ beberapa kebijakan di bidang pendidikan (www.kompas.com)^ Permendikbudristek No.44/2024 (jdih.kemdikbud.go.id)^ Gonta-ganti kurikulum di Indonesia: apa sebabnya? (theconversation.com)^ Target 'World Class University': mau dibawa ke mana perguruan tinggi Indonesia? (theconversation.com)^ menjawab masalah masyarakat (dikti.kemdikbud.go.id)^ daripada kualitas dampak riset (www.kompas.id)^ arena kapitalisme dan perjokian jurnal (www.kompas.id)^ teori baru, masih sangat minim di Indonesia (www.ksi-indonesia.org)^ menuai kontroversi (www.kompas.id)^ Permendikbudristek No.44/2024 (jdih.kemdikbud.go.id)^ pada tahun 2025 (www.kompas.id)^ sertifikasi dosen (pusatinformasi.sister.kemdikbud.go.id)^ menentukan rumpun ilmu (www.kompas.com)^ belum populer di ranah akademis nasional (digilib.uinsa.ac.id)^ tidak lagi relevan (theconversation.com)^ target ideal satu program studi satu guru besar (www.kompas.com)^ masih banyak terjadi kecurangan (radarbanjarmasin.jawapos.com)^ pejabat struktural kampus, (duniadosen.com)^ perjokian karya ilmiah (www.kompas.id)^ memilih bidang yang diminati dengan model pembelajaran beragam (pusatinformasi.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id)^ masih banyak (www.kompas.com)^ Meninjau ulang aturan dan reorientasi tujuan bisa menjadi solusi pelanggaran akademis (theconversation.com)Authors: Gigih Saputra, Dr.Gigih Saputra, S.Kom.I, M.Ag (Dosen dan Sekretaris LPPM di STIAMAK Barunawati), Sekolah TInggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan (STIAMAK) Barunawati Surabaya

Read more https://theconversation.com/warisan-kebijakan-pendidikan-jokowi-untuk-prabowo-239618

Magazine

Kepribadian bukan takdir: penelitian membuktikan kita bisa mengubahnya

seorang wanita sedang melihat dirinya sendiri di cermin.lechatnoir/E+ via Getty ImagesApakah kamu pernah mengikuti tes kepribadian? Jika kamu seperti saya, mungkin kamu pernah mencoba kuis di BuzzFeed...

‘Warisan’ kebijakan pendidikan Jokowi untuk Prabowo

Prabowo-Gibran yang pencalonannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden memantik kontroversi akan bekerja mulai 20 Oktober 2024.Untuk mengawal pemerintahan mereka, kami menerbitkan edisi khusus #PantauP...

Demi inovasi, dana pendidikan perlu lebih banyak berinvestasi ke universitas dalam negeri

Prabowo-Gibran yang pencalonannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden memantik kontroversi akan bekerja mulai 20 Oktober 2024.Untuk mengawal pemerintahan mereka, kami menerbitkan edisi khusus #PantauP...



NewsServices.com

Content & Technology Connecting Global Audiences

More Information - Less Opinion